KATAKAMI KATAKAMI

Teroris Dihajar, Diplomat Malah Dilupakan

Dimuat Di INILAH.COM tgl 08/07/2008 – 20:56
Insiden Bom Bunuh Diri di Kabul

Oleh : Mega Simarmata

INILAH.COM, Jakarta – Indonesia pernah merasakan getirnya hulu ledak bom. Beragam perang lawan teroris digelar. Tapi, kenapa keselamatan para diplomat terabaikan?

Aksi peledakan bom teroris, memunculkan kepanikan, kesedihan, kehancuran, dan trauma berkepanjangan. Perasaan semacam itu, hanya bisa dirasakan negara-negara yang pernah jadi sasaran.

Indonesia salah satunya. Beberapa kali Tanah Persada goncang akibat aksi pengeboman dengan daya ledak tinggi (high explosive). Karena itu, bagi masyarakat Indonesia, kegetiran mendalam dengan mudah dirasakan bila ada negara lain yang jadi korban terorisme global.

Dan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang bisa merasakan kegetiran mendalam itu. Lihatlah Amerika Serikat, paska tragedi Serangan 11 September, ketika jaringan Al Qaeda pimpinan Osama Bin Laden menghancurkan kedigdayaan negeri Paman Sam itu.

Serangan teroris itu, hikmahnya, memunculkan kebangkitan nasionalisme yang tinggi warga AS. Angka penjualan bendera AS mendadak naik. Semua merasa senasib sepenanggungan.

Perang melawan teror dijadikan agenda utama pemerintahan George W. Bush. Jika untuk urusan pelanggaran HAM di Indonesia, AS sangat nyinyir selama puluhan tahun, tak demikian dengan urusan terorisme. AS sangat berbaik hati jika sudah menyangkut agenda perang melawan teror.

AS, misalnya, jadi penderma yang seolah-olah mengalahkan sinterklas dalam membagikan dana penanganan terorisme ke negara mana saja, termasuk Indonesia. Dan di sinilah letak kelemahan pemerintah, dana bantuan asing dari dunia internasional pasca Bom Bali I, tidak dikoordinir satu pintu dalam satu rekening atas nama pemerintah Indonesia.

Dalam kurun waktu 2002-2007, dana penanganan terorisme itu dibiarkan leluasa masuk dan nyemplung ke dalam pundi-pundi instansi yang dituju. Tak pernah ada audit terhadap seluruh dana bantuan asing selama lima tahun. Tak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan internasional lewat label counter terrorism.

Tak ada transparansi karena semua sangat terbungkus rapi dengan kategori very confidential. Tak ada sanksi tegas dan proses hukum yang dijalankan jika ada penyalahgunaan. Padahal untuk periode 2002-2007 saja diperkirakan ratusan miliar, bahkan mungkin lebih, untuk total bantuan itu. Alangkah besarnya dana yang mengalir deras atas nama penanganan terorisme. Dan itu jadi keran bagi kucuran dana yang mengalir deras sederas-derasnya.

Di sisi lain, saat pemberantasan terorisme di Tanah Air begitu gencar, nasib diplomat dan keluarganya di seluruh dunia terabaikan. Mereka tak dapat perhatian sewajarnya dari pemerintah. Satu-dua di antara mereka hanya bisa mengeluh kepada anggota DPR yang kebetulan mereka kenal, atau sedang berkunjung ke negara tempat mereka bertugas.

Kepada INILAH.COM, Almuzzamil Yusuf anggota Komisi 1 DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan bahwa lokasi KBRI di Lebanon misalnya, sangat berdekatan dengan tempat serangan-serangan radikalisme yang penuh ancaman terhadap keselamatan jiwa.

“Kami prihatin kalau diplomat dan keluarganya harus terancam keselamatannya. Sementara anggaran kita kurang untuk para diplomat itu. Coba, apakah masyarakat tahu bahwa banyak keluarga diplomat itu yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena pendapatan mereka terbatas,” katanya.

Apalagi, tambah Almuzzamil, kalau mereka bertugas di negara yang memiliki tingkat ancaman keamanan sangat tinggi. Di Lebanon, misalnya, Indonesia jadi terkesan tak mau tahu terhadap nasib para diplomatnya.

Terbenturnya masalah anggaran dan pengamanan terhadap diplomat dan keluarganya di seluruh KBRI, terutama yang bertugas di negara-negara yang sensitif dan berbahaya tingkat keamanannya, juga mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi 1 DPR lainnya, Joko Susilo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

“Kami di Komisi I mengerti anggaran memang kurang untuk Deplu. Padahal kita tahu diplomat-diplomat kita dan keluarganya harus tetap mendapat perhatian dan pengamanan,” katanya.

Menurut Joko, kalau mau bicara soal anggaran untuk pembelian alat-alat teknologi super canggih untuk sekuriti KBRI, memang mustahil juga. Yang harus dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan negara lain yang lebih canggih peralatan deteksi ancaman terorismenya. Kalau ada kerja sama resmi, Indonesia bisa ikut diuntungkan dalam hal mendapatkan informasi jika ada hal-hal penting dan darurat.

(SELESAI)

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: