KATAKAMI KATAKAMI

Janji Kapolri Sutanto Tersandera Densus 88 Anti Teror Polri

Dimuat Di INILAH.COM tgl 6 Mei 2008
Menggugat Diskriminasi Densus 88 Polri

Oleh : Mega Simarmata

INILAH.COM, Jakarta – Janji Kapolri untuk bersikap adil dalam membagi akses informasi tentang pemberantasan terorisme kepada media massa nasional kembali diciderai jajarannya. Sebagai kompensasinya, Densus 88 Anti Teror Polri terpaksa mempublikasikan wajah teroris Parmin alias Faiz Fauzan di hadapan para wartawan di Bareskrim Polri, Senin (5/5/2008).

Sebelumnya, pada Jumat (2/5/2008) pekan lalu, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto telah meminta maaf kepada semua media massa atas tindakan Densus 88 Anti Teror Polri yang memberikan eksklusivitas kepada sebuah stasiun televisi nasional untuk mewawancarai Parmin, teroris kelas teri yang ditangkap Densus 88 di Jawa Tengah, 22 April 2008. Disebut-sebut bahwa teroris yang ditangkap itu adalah kaki tangan Noordin M Top.

Mendapati sikap diskriminatif yang dilakukan Densus 88 Anti Teror Polri itu, kalangan pers nasional pun mengajukan protes kepada Mabes Polri. Protes para wartawan ini, ditindak-lanjuti secara serius oleh jajaran pimpinan Polri.

Maka dua pekan kemudian wajah Parmin alias Yaser Abdul Baar alias Aslam alias Sastro alias Putra Sanjaya alias Faiz Fauzan alias kaki tangan Noordin M Top itu, pun dimunculkan ke hadapan para wartawan melalui seluruh stasiun televisi nasional. Bahkan, para wartawan diberi kesempatan untuk mewawancarainya.

Seorang wartawati dari sebuah harian terkemuka di Jakarta berkomentar, tindakan Polri menghadirkan teroris ini sangat memalukan. “Bayangkan, dia ditangkap 22 April, tapi langsung diwawacara secara eksklusif oleh satu media saja. Dua minggu kemudian baru dikasih ke kita. Basi banget deh. Mabes Polri keterlaluan. Kalau kita tidak protes, tidak bakalan diberi kesempatan sampai kapan pun,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (6/5/2008).

Kabar yang diterima INILAH.COM, menyebutkan, Jumat (2/5/2008) Kabareskrim Komjen Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) telah memanggil Wakabareskrim Irjen Pol Gories Mere dan Kepala Densusu 88 Brigjen Pol Surya Darma untuk dimintai pertanggung-jawabannya.

Namun kedua perwira tinggi ini mengaku tidak tahu-menahu soal adanya media televisi yang diberi eksklusivitas dalam memberitakan teroris itu. Keduanya justru menyalahkan perwira menengah setingkat Kombes yang bertugas di lapangan, yang dituding telah membiarkan sebuah media televisi melakukan wawancara.

Kabareskrim Bambang Hendarso Danuri kemudian meminta maaf kepada seluruh kalangan pers nasional yang meliput di lingkup Mabes Polri. Ia bahkan memastikan bahwa tidak akan pernah lagi ada tindakan diskriminatif dari Mabes Polri terhadap semua media massa dalam mendapatkan akses informasi soal terorisme.

Kepada INILAH.COM, melalui sebuah wawancara khusus, Kapolri Jenderal Pol Sutanto menegaskan bahwa Mabes Polri tidak membenarkan adanya tindakan diskriminatif apa pun dari Densus 88 Polri kepada media massa nasional. Tetapi kini, Mabes Polri harus menanggung malu yang ke sekian kalinya.

Ini sama artinya, Kapolri Sutanto dan Kabareskrim Bambang Hendarso Danuri menjilat ludah mereka sendiri. Janji tinggal janji, karena semua janji ternyata diingkari lagi.

Media televisi yang diberi eksklusivitas oleh Densus 88 Polri untuk mewawancarai tersangka teroris yang ditangkap di Jawa Tengah 22 April 2008, pada Senin (5/5/2008), kembali menayangkan wawancara eksklusif mereka dengan para tersangka warga negara Timor Leste yang diekstradisi dari Indonesia ke Timor Leste.

Reporter dan kamerawan dari media televisi yang sama lagi-lagi diberi hak eksklusif oleh Densus 88 Polri. Para tersangka yang di ekstradisi ini memang ditangkap oleh Densus 88 Polri pada 18 April lalu dan ditahan di Bareskrim Polri.

Istana Kepresidenan ikut prihatin atas terulangnya kembali tindakan diskriminatif seperti ini. Jurubicara Kepresidenan Andi Malarangeng mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan sikap Polri yang berlaku tidak adil kepada media massa nasional.

“Presiden SBY berharap agar semua pihak berlaku adil kepada media massa. Dan memang soal ini akan dipertanyakan nanti kepada Kapolri. Kok bisa, gambar tersangka yang tengah masuk ke dalam pesawat itu tayang di sebuah televisi? Kalaupun boleh masuk, kenapa hanya satu media saja. Ini sangat disesalkan,” kata Andi kepada INILAH.COM, Selasa (6/5/2008) di Jakarta.

Menurut Andi, Istana Kepresidenan akan menanyakan hal ini kepada Kapolri Sutanto, agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Sebab, kata Andi, bisa saja Kapolri Sutanto tidak tahu dan tidak dilapori ada anak buahnya yang terus menerus melakukan tindakan diskriminatif.

Bila ini terjadi, tentu akan kembali mengejutkan jajaran pimpinan Polri. Sebab, sering terjadi sepak terjang Brigjen Surya Darma tidak dilaporkan kepada atasan. Sebutlah misalnya saat ia mengundang dua terpidana kasus Bom Bali I, Ali Imron dan Mubaroq, untuk berbuka puasa di rumahnya September 2007. Setelah perstiwa ini diprotes secara resmi oleh Perdana Menteri Australia (ketika itu John Howard), barulah Mabes Polri heboh. (selesai)

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: